Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Pertanian untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton. Alokasi pupuk ini, jelasnya, selalu menurun sejak 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2024 ini, terjadi pengurangan sebanyak lima puluh persen sehingga menjadi 4,7 juta ton.

“Komisi IV DPR RI mendukung pengembalian alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Komisi IV mendukung hal tersebut dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan

Dukungan terhadap penambahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ini diberikan untuk menuntaskan masalah dan menjadi solusi cepat untuk peningkatan produksi padi di tahun 2024. Hal tersebut agar target produksi beras sejumlah 32 juta ton pada tahun 2024  dapat terealisasi.

Selain itu, penambahan jumlah alokasi pupuk ini agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk merancang program kerja dengan berdasarkan kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah.

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam merancang program dan kegiatan agar berdasarkan pada kebutuhan petani, peternak dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah, di antaranya penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian,” tutur Politisi Fraksi PPP itu. (gal/rdn)